Tempat pemungutan suara di Thailand resmi ditutup pada Minggu (8 Februari) setelah jutaan pemilih memberikan suara dalam pemilu yang ditandai persaingan tiga kekuatan politik utama: kubu konservatif, progresif, dan populis. Tidak ada satu partai pun yang diperkirakan meraih mayoritas mutlak, sehingga bayang-bayang ketidakstabilan politik kembali menghantui negara tersebut.
Sejak pagi hari, arus pemilih terlihat stabil di berbagai kota besar termasuk Bangkok. Banyak warga datang dengan harapan perubahan, sementara sebagian lain ingin mempertahankan stabilitas di tengah ketidakpastian ekonomi dan keamanan kawasan.
Pemilu Kilat di Tengah Ketegangan Kawasan Thailand
Pemilu ini dipicu oleh keputusan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul yang mengumumkan pemilu kilat pada pertengahan Desember. Keputusan tersebut diambil di tengah memanasnya konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Sejumlah analis menilai waktu pelaksanaan pemilu dipilih untuk memanfaatkan sentimen nasionalisme yang meningkat.
Anutin sendiri baru menjabat kurang dari 100 hari setelah menggantikan mantan perdana menteri Paetongtarn Shinawatra dari partai populis Pheu Thai, yang tersingkir akibat krisis terkait konflik tersebut. Paetongtarn adalah putri dari mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, tokoh berpengaruh yang masih memiliki basis dukungan kuat meski menghadapi berbagai masalah hukum.
Usai memberikan suara di basis kuat partainya di Buriram, Anutin menyatakan harapannya agar masyarakat tetap percaya pada kepemimpinannya. Pernyataan itu mencerminkan pentingnya pemilu ini bagi legitimasi pemerintah yang masih relatif baru.
Pertarungan Tiga Kekuatan Politik Thailand
Pemilu kali ini mempertemukan tiga arus besar. Kubu konservatif dipimpin oleh partai Bhumjaithai Party yang saat ini berkuasa. Kubu populis diwakili Pheu Thai yang meski terpukul, masih memiliki jaringan politik luas. Sementara kubu progresif dipimpin People’s Party yang mengusung agenda reformasi struktural ekonomi dan politik.
Sejumlah jajak pendapat selama masa kampanye menunjukkan People’s Party memimpin popularitas. Namun, dukungan tersebut diperkirakan belum cukup untuk memenangkan mayoritas kursi parlemen secara mandiri. Kondisi ini membuka kemungkinan terbentuknya pemerintahan koalisi yang rapuh.
Ilmuwan politik dari Chulalongkorn University, Thitinan Pongsudhirak, menilai pemilu ini menjadi ujian apakah Thailand mampu keluar dari stagnasi politik dan perlambatan ekonomi yang telah berlangsung lama. Namun ia pesimistis perubahan besar akan terjadi dalam waktu dekat.
Hasil Awal dan Proyeksi Kursi
Survei pra-pemilu yang dirilis pada pekan terakhir kampanye oleh National Institute for Development Administration memproyeksikan Bhumjaithai berpeluang meraih sekitar 140–150 kursi di parlemen beranggotakan 500 orang. People’s Party diperkirakan memperoleh 125–135 kursi.
Angka tersebut menunjukkan tidak ada partai yang dominan. Situasi serupa pernah terjadi pada pemilu sebelumnya ketika partai progresif pendahulu People’s Party memenangkan suara terbanyak tetapi gagal membentuk pemerintahan karena ditahan oleh senat yang ditunjuk militer dan blok konservatif. Kondisi ini memperpanjang ketegangan antara kelompok pro-demokrasi dan elite konservatif yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Referendum Konstitusi Jadi Sorotan
Selain memilih anggota parlemen, pemilih juga diminta menentukan apakah Thailand perlu menyusun konstitusi baru untuk menggantikan piagam 2017 yang didukung militer. Para pengkritik menilai konstitusi tersebut memberi kekuasaan besar kepada lembaga yang tidak dipilih langsung oleh rakyat, termasuk senat.
Sejak berakhirnya monarki absolut pada 1932, Thailand telah memiliki sekitar 20 konstitusi—sebagian besar lahir setelah kudeta militer. Jika referendum menyetujui penyusunan piagam baru, pemerintah dan parlemen berikutnya akan memulai proses amandemen yang memerlukan dua referendum tambahan sebelum konstitusi baru dapat diberlakukan.
Peneliti dari lembaga pemikir Thailand Future, Napon Jatusripitak, menilai partai pemenang pemilu akan sangat menentukan arah reformasi konstitusi, termasuk apakah negara akan menjauh dari warisan aturan era junta.
Strategi Berbeda Menuju Koalisi
Kebangkitan Bhumjaithai yang didorong sentimen nasionalisme serta melemahnya Pheu Thai memicu perpindahan dukungan politik di berbagai daerah, terutama wilayah agraris yang kaya suara. Beberapa partai merekrut tokoh lokal berpengaruh untuk memperkuat jaringan loyalitas pemilih di daerah.
Di sisi lain, People’s Party mencoba mengubah strategi dengan melunakkan citra anti-establishment dan menarik figur profesional dari luar politik guna meyakinkan publik bahwa mereka mampu memerintah. Mantan perdana menteri Abhisit Vejjajiva juga kembali aktif, berupaya menghidupkan kembali Democrat Party yang berpotensi menjadi penentu dalam negosiasi koalisi pasca-pemilu.
Dengan tidak adanya mayoritas jelas, masa depan politik Thailand kemungkinan kembali diwarnai tarik-menarik kepentingan. Hasil resmi memang segera diumumkan, tetapi pertanyaan lebih besar tetap tersisa: apakah pemilu ini membawa stabilitas, atau justru memperpanjang siklus ketidakpastian yang telah lama membayangi politik Thailand. Tuna55
