Selama beberapa dekade, Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan PDB kerap dijadikan tolok ukur kemajuan ekonomi, kestabilan nasional, hingga daya saing global. Namun, di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, pendekatan berbasis PDB dinilai tidak lagi cukup untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Indonesia pun didorong untuk mulai melampaui PDB dan mengadopsi ukuran pembangunan yang lebih holistik. Pendekatan ini dinilai mampu menangkap dimensi sosial, lingkungan, dan kualitas hidup yang selama ini luput dari perhitungan ekonomi semata.
Keterbatasan PDB dalam Mengukur Kesejahteraan
PDB pada dasarnya hanya mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Angka ini tidak memperhitungkan distribusi pendapatan, kesenjangan sosial, kualitas lingkungan, maupun tingkat kebahagiaan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, misalnya, belum tentu sejalan dengan penurunan kemiskinan atau peningkatan kualitas hidup.
Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan PDB yang stabil selama bertahun-tahun masih dibarengi dengan persoalan struktural seperti ketimpangan antarwilayah, akses layanan dasar yang belum merata, serta tekanan terhadap lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya dinilai dari seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi juga dari seberapa adil dan berkelanjutan pertumbuhan tersebut.
Pendekatan Pembangunan yang Lebih Menyeluruh
Konsep pembangunan holistik menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Ukuran-ukuran seperti kualitas kesehatan, pendidikan, lingkungan, serta partisipasi sosial menjadi komponen penting dalam menilai kemajuan suatu bangsa. Indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks kebahagiaan, dan indikator keberlanjutan lingkungan semakin relevan untuk melengkapi PDB.
Pendekatan ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam. Pembangunan yang hanya mengejar angka pertumbuhan berisiko mengorbankan lingkungan dan generasi mendatang. Oleh karena itu, ukuran holistik diharapkan mampu mendorong kebijakan yang lebih berorientasi jangka panjang.
Implikasi bagi Kebijakan Pembangunan Indonesia
Dorongan untuk melampaui PDB memiliki implikasi besar terhadap perumusan kebijakan nasional. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya fokus pada target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan. Investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur fisik.
Selain itu, penggunaan indikator pembangunan yang lebih luas dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan secara lebih akurat. Program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak berdampak langsung pada Tuna55, tetap dapat diakui sebagai keberhasilan pembangunan.
Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan dan Inklusif
Melampaui PDB bukan berarti mengabaikan pertumbuhan ekonomi, melainkan menempatkannya sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan yang lebih besar. Indonesia membutuhkan kerangka pengukuran yang mampu mencerminkan kemajuan ekonomi sekaligus kualitas hidup masyarakat.
Dengan mengadopsi ukuran pembangunan yang lebih holistik, Indonesia diharapkan dapat merancang kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga menciptakan keadilan sosial, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi langkah penting menuju pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada masa depan.
