Pencabutan Izin ,PT dari Toba Pulp Lestari Tbk saat ini telah membuka suara terkait diri mereka telah masuknya dalam daftar
dari pencabutan izin terhadap dengan 28 perusahaan yang juga terbukti dalam melakukan pelanggaran, sebagaimana juga telah diumumkan dari
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada hari Selasa malam, 20-01- 26 di mana kompleks pada Istana Kepresidenan Jakarta.
Dari adanya keterbukaan mengenai informasi dari Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen juga mengetahui bahwa adanya
pernyataan kepada Pemerintah yang juga telah disampaikan melalui dari konferensi pers kepada Satgas PKH yang juga
telah disiarkan dengan langsung melalui para media Youtube, serta juga dalam pemberitaan lanjutan yang juga
berbagai pada media nasional, termasuk dari media daring secara nasional, yang juga telah memuat daftar sejumlah
dari perusahaan yang juga disebutkan nanti izinnya akan dicabut, di mana ada nama Perseroan turut juga dicantumkan.
Hingga nantinya pada tanggal keterbukaan dari informasi ini juga nantinya akan disampaikan, Perseroan juga sama sekali
belum menerima sebuah keputusan yang juga tertulis secara resmi dari berbagai macam instansi dari Pemerintah yang
juga berwenang mengenai dalam pencabutan sebuah Izin Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan (PBPH)
yang juga dimiliki oleh Perseroan, tulis dari Manajemen dalam adanya Keterbukaan dalam Informasi BEI.
Meskipun demikian, dengan adanya pernyataan dan juga tentang pemberitaan tersebut, Perseroan pada saat ini juga
telah dalam melakukan klarifikasi dan juga nantinya akan berkoordinasi secara dengan aktif dengan beberapa
Kementerian Kehutanan juga serta berbagai macam instansi terkait lainnya untuk bisa dalam memperoleh dengan penjelasan secara resmi
dan juga mengenai dengan dasar hukum, ruang lingkup,status yang juga administratif,
serta dalam implikasi dari beberapa pernyataan-pernyataan dari Pemerintah yang dimaksud.
Dalam pada kesempatan ini juga, manajemen dari INRU sendiri juga perlu untuk menyampaikan beberapa kegiatan
dari industri dalam pengolahan pulp Perseroan yang juga memiliki izin usaha yang masih juga berlaku dan juga secara sah.
Meskipun demikian, seluruh dari bahan baku kayu yang juga telah digunakan dalam adanya kegiatan dalam industri ini juga
berasal dari beberapa hasil dalam pemanfaatan di hutan tanaman dalam areal yang juga PBPH Perseroan sendiri.
Karena itu juga, Manajemen juga telah menilai ketika nantinya akan ada pencabutan izin untuk PBPH tersebut nantinya akan benar-benar
diberlakukan juga denagn efektif, kondisi tersebut juga berpotensi dan juga telah berdampak secara langsung terhadap
adanya pasokan dalam bahan baku dan juga kelangsungan dari kegiatan secara operasional dalam industri Perseroan.
Perseroan sendiri juga menegaskan dalam komitmennya itu untuk bisa dalam mematuhi seluruh kebijakan dan juga ketentuan
dari pihak Pemerintah serta nantinya akan tetap menyesuaikan langkah-langkah secara operasional yang juga sesuai dengan
adanya arahan dan juga keputusan secara resmi yang juga telah diterbitkan oleh beberapa otoritas yang berwenang, ucap Manajemen.
Manajemen sendiri juga telah turut dalam menyampaikan dampak jika terjadi pencabutan izin dari PBPH terhadap perseroan.
Di antaranya yaitu seperti , pernyataan dari Pemerintah tersebut juga berpotensi dan berdampak pada kegiatan dalam pemanenan
kayu yang juga menjadi sumber bahan baku utama yang ada pada industri Perseroan. Hingga pada saat ini,
Perseroan sendiri juga masih terus untuk menunggu dalam keterangan secara resmi didalam
bentuk adanya keputusan secara tertulis dari pihak Pemerintah.
Dan juga dari segi hukum, Perseroan ini sendiri juga belum untuk menyimpulkan bila dampak hukum secara definitif karena itu
juga belum diterimanya dari keputusan secara administratif tertulis terkait dalam pencabutan izin dari PBPH. Perseroan yang
juga saat ini sedang terus dalam melakukan klarifikasi dan juga beberapa upaya secara administratif sesuai dalam ketentuan
dan peraturan dalam perundang-undangan yang saat ini telah berlaku.
Manajemen sendiri juga mengatakan, apabila nantinya terjadi dalam gangguan seperti pasokan bahan baku dan juga penghentian
dalam kegiatan secara operasional, terdapat juga potensi yang juga nantinya berdampak terhadap pada kinerja keuangan pada Perseroan.
Meskipun begitu, Perseroan saat ini masih tetap untuk menjalankan kegiatan secara operasional dengan esensial, pemeliharaan aset,
serta juga dalam pengamanan dalam kawasan hutan, sambil juga menunggu keputusan dari
administratif Tuna55 yang juga secara tertulis dari pihak Pemerintah.
Dampaknya juga terhadap pada ekonomi yang juga sekitar, menurut dari manajemen dalam penghentian dalam melakuakn kegiatan usaha
ini juga di katakan sangat berpotensi dalam bisa memberikan dampak kepada para tenaga kerja,
kontraktor, mitra usaha, penyedia jasa transportasi, serta beberapa masyarakat yang ada sekitar yang bergantung pada aktivitas Perseroan.
