Banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir memicu pertanyaan publik.
Pasalnya, meski bencana hidrometeorologi tersebut telah berdampak luas dan menyebabkan ribuan warga terdampak,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kini belum menetapkan status darurat bencana di tingkat provinsi.
Keputusan ini pun menuai sorotan. Banyak pihak mempertanyakan alasan di balik belum ditetapkannya status darurat,
mengingat kondisi lapangan menunjukkan eskalasi dampak bencana yang cukup signifikan.
Bencana Meluas di Banyak Kabupaten/Kota
Sejak hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Jawa Tengah, sejumlah daerah seperti Demak, Grobogan, Pati, Kudus,
Jepara, Pekalongan, Banjarnegara, Wonosobo, hingga Kebumen dilaporkan mengalami banjir dan longsor. Ratusan desa terdampak,
ribuan rumah terendam, dan sebagian warga terpaksa mengungsi.
Akses jalan provinsi dan nasional di beberapa titik juga terganggu akibat genangan air dan material longsor. Sektor pertanian ikut terdampak,
dengan lahan persawahan terendam dan tanaman pangan terancam gagal panen.
Alasan Pemprov Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah menyampaikan bahwa penetapan status darurat bencana tidak bisa dilakukan secara gegabah. Menurutnya,
terdapat sejumlah indikator dan mekanisme formal yang harus dipenuhi, termasuk laporan lengkap dari kabupaten/kota,
kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta rekomendasi teknis dari instansi terkait.
“Penetapan status darurat harus berbasis data dan kajian. Kami masih menunggu rekapitulasi lengkap dari seluruh daerah
terdampak,” ujarnya.
Selain itu, beberapa kabupaten/kota telah lebih dulu menetapkan status tanggap darurat di wilayahnya Tuna55 masing-masing,
sehingga penanganan darurat masih dapat berjalan melalui skema tersebut.
Pertimbangan Anggaran dan Administrasi
Penetapan status darurat di tingkat provinsi membawa konsekuensi administratif dan anggaran yang besar. Dengan status
tersebut, Pemprov harus menyiapkan dana siap pakai dalam jumlah signifikan, membuka ruang relaksasi prosedur pengadaan,
serta mengoordinasikan bantuan lintas daerah.
Pemprov Jateng menilai bahwa hingga saat ini, kebutuhan logistik, evakuasi, dan penanganan pengungsi masih dapat dipenuhi
melalui anggaran kabupaten/kota, BPBD provinsi, serta dukungan instansi vertikal seperti BNPB dan TNI-Polri.
Tetap Prioritaskan Keselamatan Warga
Meski belum menetapkan status darurat provinsi, Gubernur menegaskan bahwa keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama.
Pemprov telah mengerahkan personel BPBD, alat berat, dapur umum, layanan kesehatan keliling, serta bantuan logistik ke
daerah-daerah terdampak.
Pemprov juga mengimbau masyarakat di wilayah rawan banjir dan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat
potensi hujan lebat masih diprediksi terjadi dalam beberapa hari ke depan.
Desakan dan Harapan Publik
Sejumlah kalangan, termasuk DPRD dan relawan kebencanaan, mendorong Pemprov untuk segera menetapkan status darurat
bencana agar akses bantuan dari pusat bisa lebih cepat dan luas.
Mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga mempercepat program normalisasi
sungai, perbaikan drainase, serta penataan kawasan rawan longsor guna mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang.
Di tengah kondisi cuaca ekstrem yang belum sepenuhnya mereda, keputusan Pemprov Jateng untuk menunda penetapan status
darurat bencana kini menjadi sorotan publik—antara kehati-hatian administratif dan kebutuhan percepatan respons di lapangan.
